Center of Reform on Economics - CORE Indonesia

Center of Reform on Economics - CORE Indonesia Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Indonesia merupakan negara besar dengan potensi sumber daya dan letak geografis yang strategis.

Namun demikian, melimpahnya sumber daya tersebut, belum mampu mensejahterakan masyarakat sepenuhnya. Berbagai disorientasi maupun konflik kepentingan dalam pengelolaan kebijakan ekonomi, pada akhirnya tidak dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, maju, dan disegani. Beragamnya masyarakat baik dari etnik, budaya, tingkat pendidikan dan lainnya, menuntut pendekatan dan keterlibatan yan

g merangkul semua unsur. Tentu hal ini menuntut peran serta yang lebih intensif dari masyarakat secara luas. Sebagai salah satu bentuk partisipasi kami dalam mewujudkan cita-cita luhur para pendiri negeri ini, kami sepakat untuk mendirikan sebuah think tank atau lembaga kajian bernama CORE Indonesia dengan melakukan kajian secara independen di bidang ekonomi. CORE merupakan akronim dari Center of Reform on Economics. Selain itu, seperti kita pahami bahwa dalam bahasa Inggris CORE berarti inti. Oleh sebab itu, kata ini kami pilih sebagai penyemangat bagi kami untuk ikut menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi pada inti masalahnya (core-nya). Sebab, selama ini kebijakan yang dipilih untuk mengatasi masalah publik cenderung mengutamakan citra dan kepentingan jangka pendek ketimbang menuntaskan inti masalah dan penyebab utamanya. CORE akan menjadi wadah bagi semua pihak yang memiliki kepedulian yang sama. CORE juga akan melakukan berbagai kajian dan diskusi dengan berbagai kalangan untuk mencari alternatif solusi atas berbagai masalah ekonomi yang tengah dihadapi. CORE berharap dapat menjadi mitra bagi pengelola negara, intelektual dan para pelaku usaha, untuk memberikan alternatif kebijakan yang lebih baik bagi kepentingan Indonesia.

Dalam beberapa pekan terakhir, isu yang biasanya hanya diperbincangkan para peneliti kini ramai dibicarakan oleh tukang ...
11/09/2026

Dalam beberapa pekan terakhir, isu yang biasanya hanya diperbincangkan para peneliti kini ramai dibicarakan oleh tukang becak, pedagang kelontong, hingga mahasiswa: desil DTSEN. Sebabnya sederhana. Angka ini langsung menentukan siapa yang berhak menerima bantuan pemerintah, dan siapa yang dianggap sudah “mampu”.

DTSEN dibangun dari peleburan tiga dataset dengan metodologi dan tujuan berbeda: DTKS, P3KE, dan Regsosek. Akibatnya, risiko ketidaksesuaian antara hasil estimasi dan kondisi riil di lapangan menjadi tinggi. Perhitungan atas desil Susenas 2025 mengonfirmasi hal ini: exclusion error pada PKH, BPNT, dan PIP berada di atas 70%, sementara inclusion error-nya berkisar 36%–46%. Di desil 10 sendiri, rentang pengeluaran antarwarga mencapai 61,9 kali lipat, jauh lebih lebar dibanding desil mana pun.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat kelas menengah ke bawah diperkirakan akan menanggung beban paling berat: 93,9% penduduk desil 10 sebenarnya masih tergolong kelas menengah, bukan kelas atas. Di tengah merosotnya lapangan pekerjaan layak dan pertumbuhan upah riil yang masih kalah dari inflasi, salah langkah dalam penentuan sasaran bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pendidikan akan sangat merugikan kelompok ini.

Ketika data menjadi vonis, bagaimana memastikan vonis itu adil?

Baca selengkapnya COREinsight edisi 10 September 2026, "Ketika Data Menjadi Vonis”, di 👇

https://core-indonesia.com/coreinsight-ketika-data-menjadi-vonis/

08/09/2026

REALITA WARGA DI BALIK DESIL

Berkas Kompas kali ini membahas polemik Desil atau peringkat kesejahteraan warga yang menuai sorotan luas. Kondisi kesejahteraan warga dinilai belum tercermin dari peringkat kesejahteraan itu.

Diana Prihardini (40 tahun) warga Kab. Tasikmalaya semula tak menyadari jika desilnya berubah saat BPJS Kesehatan subsidi yang biasa dipakai berobat, tiba-tiba terblokir. Diana menyadari bahwa datanya masuk ke Desil 8 saat mengurus KIP Kuliah anak sulungnya. Diana ditolak saat akan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Padahal, Diana dan suaminya yang sama-sama pekerja lepas hanya memiliki penghasilan gabungan Rp 2,5 juta sebulan. Belum lagi, rumah mereka masih menempati lahan desa, alias tidak punya sertifikat. Sepeda motor milik mereka pun keluaran 2005.

Adeng Hidayat (54 Tahun), warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, mengalami pengalaman getir akibat BPJS Kesehatannya dinonaktifkan mendadak Februari lalu. Meski status BPJS Kesehatannya kini sudah aktif kembali, Adeng harus menahan rasa sakit akibat tidak cuci darah selama hampir dua pekan. Tak hanya menahan rasa sakit, Adeng juga dipaksa untuk menghadapi labirin birokrasi agar kartu BPJS Kesehatannya aktif kembali.

BPS mengeklaim desil bukanlah label kaya atau miskin, melainkan sistem pemeringkatan kesehatan. Meski demikian, BPS mengakui masih ada kekurangan karena tidak menggunakan variabel penghasilan warga, hanya berdasarkan pengeluaran.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah tidak menggunakan desil sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan karena persoalan akurasi dan verifikasi. Saat ini, pengeluaran warga bisa lebih besar karena kemudahan akses pinjaman daring, selain fenomena makan tabungan yang sebelumnya telah terjadi.

Lalu, bagaimana langkah pemerintah memperbaiki data desil warga? Saksikan selengkapnya dalam Berkas Kompas kali ini.





Masa transisi ekspor komoditas strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah berjalan sekit...
08/09/2026

Masa transisi ekspor komoditas strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah berjalan sekitar tiga bulan. Sejauh ini, DSI berfokus pada pelaporan, konsolidasi data, serta pemantauan potensi transfer pricing dan underinvoicing. Dengan tahapan implementasi penuh yang ditargetkan mulai 2027, sejauh mana DSI sudah siap menjalankan mandatnya?

Saat sudah penerapan penuh mulai 1 Januari 2027, DSI akan menjadi eksportir tunggal pada tiga komoditas, yakni batubara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy). Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Danantara menyebut, dalam kurun lebih dari dua bulan, DSI telah membangun visibilitas analitis atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor yang merepresentasikan lebih dari 14 miliar dolar AS nilai ekspor dan lebih dari 90 juta ton komoditas. Perdagangan tersebut dilakukan melalui lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi, menuju lebih dari 100 negara tujuan.

Pada Senin (24/8/2026), DSI juga membangun fondasi kelembagaan serta memperkenalkan jajaran komisaris dan direksi kepada publik. Jajaran komisaris dan direksi ialah sosok yang disebut memiliki pengalaman kolektif di berbagai bidang, termasuk industri, perdagangan internasional, sumber daya alam, investasi, keuangan, teknologi, hukum, dan manajemen risiko.

Akan tetapi, peran DSI sebagai perantara tunggal ekspor tiga komoditas masih memunculkan pertanyaan, terutama ketika implementasi penuh dimulai pada 1 Januari 2027. Apakah DSI benar-benar mampu menjalankan peran itu, termasuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pengaturan ekspor ketiga komoditas?

Untuk mengetahui sejauh mana peran DSI dapat dioptimalkan ke depan, tim Kompas Professional Mining mewawancarai Senior Researcher Manager pada Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak pada Minggu (30/8/2026).

Simak lengkap wawancaranya melalui 🔗 berikut https://lnkd.in/gmRSvvZs

CORE Monthly Review bulan September 2026 ini mencatat bahwa proyeksi defisit APBN 2026 telah direvisi pemerintah menjadi...
07/09/2026

CORE Monthly Review bulan September 2026 ini mencatat bahwa proyeksi defisit APBN 2026 telah direvisi pemerintah menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% PDB, melewati target awal Rp689,1 triliun. Realisasi hingga Juli pun sudah menunjukkan pelebaran, dengan defisit mencapai 0,91% PDB atau sekitar Rp235 triliun, sementara penerimaan pajak justru melambat tajam meski baru mencapai 51,3% dari target tahunan.

Dari sisi sektor riil, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Agustus 2026 kembali terjun ke zona kontraksi pada level 49,8, setelah sempat rebound tipis bulan sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh melemahnya produksi dan tenaga kerja, sebuah sinyal yang mengonfirmasi bahwa perlambatan industri pengolahan di kuartal kedua berpotensi berlanjut ke kuartal tiga.

Sementara itu, Danantara mengumumkan akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke kas negara pada 2026, naik dari setoran dividen BUMN sekitar Rp90 triliun pada tahun-tahun sebelumnya. Namun ekspansi investasi lembaga ini berlangsung di tengah beban penyehatan neraca BUMN yang mencapai sekitar Rp100 triliun, termasuk warisan kerugian dari proyek kereta cepat Whoosh dan sejumlah BUMN karya.

Bagaimana analisis sektor-sektor tersebut dan kondisi makroekonomi lainnya?

Baca selengkapnya pada CORE Monthly Review edisi September 2026 dengan scan QR Core pada slide terakhir

“Masalah ekonomi hari ini adalah masalah kepercayaan” Dipo Satria RamliPada 14 Agustus 2026, Pemerintah menyampaikan Ket...
04/09/2026

“Masalah ekonomi hari ini adalah masalah kepercayaan” Dipo Satria Ramli

Pada 14 Agustus 2026, Pemerintah menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6,0 persen, dengan defisit anggaran 2,40 persen terhadap PDB.

Nota Keuangan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan narasi fiskal dengan realisasi statistik. Jika BPS dapat menjelaskan secara rinci komponen mana yang mengejutkan di Q2-2026, termasuk peran konsumsi pemerintah dan program prioritas, maka asumsi makro fiskal 2027 dapat dibahas dengan dasar data yang lebih kokoh. Sebaliknya, jika gap proyeksi pasar–realisasi dibiarkan tanpa penjelasan, pasar berpotensi membaca angka resmi dengan skeptis.

Baca selengkapnya opini ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli di Kompas Cetak (4 September 2026) dengan scan QR Code pada slide terakhir

Indonesia mengalami deindustrialisasi dini: pangsa manufaktur dalam PDB menyusut dari puncak sekitar 32 persen pada 2004...
03/09/2026

Indonesia mengalami deindustrialisasi dini: pangsa manufaktur dalam PDB menyusut dari puncak sekitar 32 persen pada 2004 menjadi 18,67 persen pada 2023 di tengah era bonus demografi yang tersisa kurang dari satu dekade.

Berbekal analisis deskriptif data makroekonomi dengan pendekatan ekonomi politik konstitusional, fenomena tersebut diamati melalui kerangka ekonomi konstitusi: pembacaan integratif enam pasal UUD 1945 (Pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34) yang memberi mandat aktif kepada negara untuk menciptakan kemakmuran melalui partisipasi produktif rakyat.

Deindustrialisasi dini bukan sekadar anomali struktural, melainkan indikasi penyempitan mandat konstitusional ketika negara cenderung merespons kegagalan transformasi struktural melalui perluasan bantuan sosial ketimbang revitalisasi basis produksi.

Menurut pandangan Hendri Saparini, agenda revitalisasi industri penting untuk menempatkan koperasi, UMKM, swasta nasional, dan BUMN sebagai ekosistem empat aktor yang sinergis merupakan prasyarat menyelaraskan kembali pembangunan ekonomi Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Baca selengkapnya artikel ekonom senior/ pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini di Prisma Vol.45 No. 2, 2026 “Ekonomi Konstitusi dan Deindustrialisasi Dini Indonesia: Revitalisasi dan Industrialisasi Berbasis Partisipasi Produktif” dengan scan QR Code pada slide terakhir atau buka 🔗 core-indonesia.com

Siap buat ikutan Youth Economic Summit 2026?? 🔥Tahun ini YES bertemakan Drive the Direction! Inilah saatnya kita, anak m...
01/09/2026

Siap buat ikutan Youth Economic Summit 2026?? 🔥

Tahun ini YES bertemakan Drive the Direction! Inilah saatnya kita, anak muda mengambil peran untuk menentukan arah masa depan!

So, jangan sampai kelewatan! Save dulu postingan ini biar nggak lupa 🙌

Komunitas kepemudaan tak cukup hanya fokus membesarkan jumlah anggota atau frekuensi acara saja?Bagaimana kalau menurut ...
31/08/2026

Komunitas kepemudaan tak cukup hanya fokus membesarkan jumlah anggota atau frekuensi acara saja?

Bagaimana kalau menurut pendapat teman-teman?

“Yang membuat orang bertahan ikut (komunitas atau kegiatan) lebih dari sekali bukan seberapa sering ada kegiatan, melainkan seberapa konsisten mereka merasa mendapatkan sesuatu yang berharga tiap kali datang, entah itu wawasan baru, data terbaru, atau cara pandang yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya”, Raditya Akhdan, mahasiswa ekonomi FEB UI.

Baca selengkapnya artikel Raditya Akhdan di youtheconomicsummit.org atau cek lengkapnya hingga slide terakhir

📌 Jangan lupa follow https://www.instagram.com/youtheconomicsummit.official/ agar tak ketinggalan berbagai rangkaian kegiatan menuju puncak Youth Economic Summit (YES) 2026 👋

31/08/2026

Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan 6%. Namun perlu dikaji lebih dalam lagi sehingga menjawab kelangkaan lapangan kerja formal.

Di sisi yang lain, meningkatnya utang konsumtif anak muda melalui BNPL (Buy Now, Pay Later) harus menjadi alarm bagi pemerintah di sisa momentum bonus demografi pada 2035.

Simak selengkapnya ulasan ekonom senior/ pendiri CORE Indonesia, Hendri Saparini dalam dialog di youtube Kanal SA pada 21 Agustus 2026

"Upah riil mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah 2024. Artinya, makin lama, makin tidak cu...
31/08/2026

"Upah riil mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah 2024. Artinya, makin lama, makin tidak cukup ’income’ kita untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga harus ’ngutang’."

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, pergeseran fenomena tersebut tidak lepas dari kondisi kelas menengah sebagai kontributor utama, baik dari sisi konsumsi ataupun kepemilikan rekening.

Sejak pandemi Covid-19 atau 2020, jumlah kelas menengah terus menurun. Setidaknya, dalam lima tahun terakhir hingga 2025, sekitar 7 juta orang yang sebelumnya berstatus kelas menengah turun kelas atau menyisakan 46,7 juta orang.

”Artinya, belum ada perbaikan kondisi kelompok menengah atau mereka yang pengeluarannya Rp 4 juta per kapita per bulan ke bawah,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurut Faisal, kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat yang terjadi sejak pandemi Covid-19. Turunnya pendapatan ini akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diikuti oleh pergeseran ke sektor informal lantaran serapan sektor formal kian terbatas.

Di sisi lain, tekanan biaya hidup yang tecermin dari laju inflasi memang relatif moderat. Namun, tingkat pertumbuhan pendapatan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan naiknya harga-harga barang. Akibatnya, upah riil pun menurun.

”Upah riil mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah 2024. Artinya, makin lama, makin tidak cukup income kita untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga harus ngutang,” tuturnya.

https://www.kompas.id/artikel/ketika-mantab-berbalik-jadi-maut

Address

Jalan Tebet Barat Dalam Raya No. 76A
Jakarta
12810

Telephone

+6221-22983998

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Center of Reform on Economics - CORE Indonesia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Center of Reform on Economics - CORE Indonesia:

Shortcuts

Share