What are the opening hours?

Monday 08:00 - 17:00 Tuesday 08:00 - 17:00 Wednesday 08:00 - 17:00 Thursday 08:00 - 17:00 Friday 08:00 - 17:00

Pajakku

Instagram:
Linkedin: Pajakku
Twitter:
website: www.pajakku.com

30/10/2026

🚨 KALENDER PAJAK NOVEMBER 2026 🚨

Catat jadwal penting penyetoran dan pelaporan pajak untuk November 2026 agar tidak terlewat ya! 😉

🗓️ 2 November 2026
* Batas Setor PPN & Batas Lapor SPT Masa PPN (Masa September 2026)

🗓️ 16 November 2026
* Batas Setor PPh Masa Oktober 2026
(Pasal 4(2), 15, 21, 22, 23, 25, 26, dan PPh Migas)
* Batas Lapor SPT Masa Bea Meterai Masa Oktober 2026

🗓️ 20 November 2026
* Batas Upload Faktur Pajak Keluaran Masa Oktober 2026
* Batas Lapor SPT Masa PPh Masa Oktober 2026

🗓️ 30 November 2026
* Batas Setor PPN & Batas Lapor SPT Masa PPN (Masa Oktober 2026)

📌 Kalender Pajakku sudah mengikuti hari libur nasional dan cuti bersama.

Untuk akses kalender lengkap setiap bulan: 🌐 www.pajakku.com/calendar

30/10/2026

Pernah dengar Period Poverty? Gara-gara krisis ini, jutaan orang kehilangan akses pendidikan dan karier hanya karena tidak mampu membeli produk sanitasi. Skotlandia mendobrak stigma dengan langkah ekstrem, yakni menggratiskan pembalut untuk seluruh warganya!

Tonton video Pajakku berikut untuk tahu bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar justru jadi strategi cerdas memutus rantai kemiskinan.

Dan, gimana menurut kamu, mungkin gak kebijakan seperti ini diterapkan di Indonesia?

—
Ever heard of Period Poverty? Because of this hidden crisis, millions lose access to education and careers simply because they can't afford basic sanitary products. Scotland broke the stigma with a radical step: making period products completely free for all citizens!

Watch this video to find out how fulfilling basic needs is actually a brilliant state strategy to break the cycle of poverty! What do you think, could a policy like this be implemented here?

30/10/2026

🚨 WEBINAR PAJAKKU x DJP🚨

PROGRAM PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI (PPSA)

Saatnya Bersih-Bersih Tunggakan Pajak~

DJP memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PPSA). Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah merilis ketentuan baru terkait prosedur Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, hingga Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Apa saja fasilitas yang diberikan dan bagaimana prosedur teknis untuk memanfaatkannya secara optimal? Temukan jawabannya dan siapkan langkah penyelesaian administrasi pajak Anda dalam webinar ini.

📌 TOPIK:
✅ Pokok-pokok perubahan regulasi dalam PMK-71/2026.
✅ Fasilitas PPSA berdasarkan pedoman KEP-239/PJ/2026.
✅ Persyaratan kelayakan dan tata cara praktis memanfaatkan program PPSA.

🗓️ Rabu, 4 November 2026
🕘 09.00 – 11.30 WIB
🔴 Live via Zoom & YouTube Pajakku

🗣️ NARASUMBER:
Penyuluh P2Humas DJP:
* Timon Pieter, S.S.T. Ak., M.E.
* Agus Wahyudi, S.E., M.M.
* Rahmatullah Barkat. M, S.Ak.
* Yoyon Hardhianto, S.Ak., M.M.

Tax Specialist, Pajakku:
* Fernando Siahaan, Ph.D.

🎁 GRATIS & TERBUKA UNTUK UMUM
Tersedia e-Certificate & Akses Post Test

🔗 DAFTAR & AJUKAN PERTANYAAN SEKARANG:
https://linktr.ee/WebinarPajakku

29/10/2026

Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) akhirnya resmi diimplementasikan melalui KEP-239/PJ/2026. Khusus untuk sanksi yang masuk ke dalam Klaster Pengawasan Kepatuhan, seperti denda telat lapor SPT, bunga pembetulan SPT, telat bayar, hingga sanksi pelanggaran faktur pajak, vDJP memberikan skema diskon bertingkat yang sangat menarik.

Besaran pengurangan sanksi ini bervariasi mulai dari 25%, 50%, 75%, 90%, hingga 100% penghapusan total, tergantung pada ketepatan waktu pelunasan pokok pajak dan bulan penyampaian permohonannya.

Semakin cepat kamu merespons dan melunasi kewajiban pokok, semakin besar persentase sanksi yang dihapuskan oleh negara. Oleh karena itu, penting banget buat Wajib Pajak memahami syarat khusus di setiap tingkatan agar tidak salah langkah dalam mengajukan permohonan di sistem Coretax.

—
The Program for the Reduction or Cancellation of Administrative Sanctions (PSA) is officially implemented through KEP-239/PJ/2026. Specifically for sanctions falling under the Compliance Supervision Cluster, such as fines for late tax return (SPT) filing, interest on SPT amendments, late payments, and tax invoice violation sanctions, the DGT provides a highly attractive tiered discount scheme.

The amount of sanction reduction varies from 25%, 50%, 75%, 90%, up to 100% total cancellation, depending on the timeliness of the principal tax settlement and the month the application is submitted. The faster you respond and settle your principal obligations, the larger the percentage of the sanction the state will write off. Therefore, it is crucial for Taxpayers to understand the specific conditions at each tier to avoid missteps when submitting applications in the Coretax system.

28/10/2026

Masih bingung menentukan sanksi perusahaan masuk ke klaster mana? Ketik "BPSA" di kolom komentar, agar tim Pajakku dapat langsung mengirimkan tautan PDF Buku Panduan Program PSA langsung ke DM Kamu~ 👇

---
Lewat KEP-239/PJ/2026, Ditjen Pajak resmi membuka program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) yang dibagi menjadi empat klaster utama, yaitu Basis Data Perpajakan, Pengawasan Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan. Pembagian klaster ini dilakukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menelusuri asal sanksi dan dokumen yang menjadi dasar permohonan di sistem Coretax.

Untuk membedakan keempat klaster tersebut, Wajib Pajak harus memperhatikan sumber kewajiban, jenis pelanggaran, status dokumen, dan timeline penyelesaian pokok pajak. Misalnya, pastikan apakah sanksi berasal dari keterlambatan lapor SPT, hasil pemeriksaan, atau ketetapan yang sudah berstatus tunggakan. Mengidentifikasi klaster dengan benar adalah kunci agar permohonan diskon sanksi (yang bisa mencapai 100%) dapat diproses dengan lancar.

–
Through KEP-239/PJ/2026, the Directorate General of Taxes has officially opened the Administrative Sanction Reduction (PSA) program, divided into four main clusters: Tax Database, Compliance Supervision, Examination, and Collection. This cluster division is intended to make it easier for Taxpayers to trace the origin of sanctions and the documents serving as the basis for applications in the Coretax system.

To distinguish between the four clusters, Taxpayers must pay attention to the source of the obligation, the type of violation, document status, and the timeline for principal tax settlement. For example, determine whether the sanction stems from late tax return (SPT) filing, audit results, or an assessment that has reached arrears status. Correctly identifying the cluster is key to ensuring that sanction discount applications (which can reach 100%) are processed smoothly.

28/10/2026

Memiliki akun SSO Kemenkeu-ID yang aktif dan aman adalah langkah wajib bagi para Konsultan Pajak agar dapat mengakses layanan perizinan terintegrasi (Satu ProfKeu) tanpa kendala. Proses pendaftarannya sangat sederhana dan hanya membutuhkan 4 tahapan utama, yakni mengisi formulir pendaftaran, melakukan verifikasi email (maksimal 1 jam), mengaktifkan keamanan berlapis lewat aplikasi Authenticator (MFA), dan melengkapi data profil kewarganegaraan seperti NPWP.

Pastikan kamu mengikuti prosedur pembuatan password yang ketat (kombinasi huruf, angka, dan simbol) serta menjaga aplikasi Authenticator tetap terpasang di smartphone-mu sebagai kunci masuk (login) harian.

Masih bingung atau sering gagal di tengah jalan? Tulis “SSKE” di kolom komentar, agar tim Pajakku kirimkan link PDF modul step-by-step dari Kemenkeu langsung ke DM kamu~

—
Having an active and secure Kemenkeu-ID SSO account is a mandatory step for Tax Consultants to access integrated licensing services (Satu ProfKeu) seamlessly. Don’t worry, the registration process is very simple and only requires 4 main stages: filling out the registration form, verifying your email (within 1 hour), activating multi-layered security via an Authenticator app (MFA), and completing citizenship profile data such as your Taxpayer Identification Number (NPWP).

Make sure you follow the strict password creation procedures (a combination of letters, numbers, and symbols) and keep the Authenticator app installed on your smartphone as your daily login key.

27/10/2026

Kehadiran PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 mempertegas aturan mengenai siapa saja yang berhak menjadi Kuasa Wajib Pajak. Dalam ekosistem baru ini, Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) yang diselenggarakan oleh BPPK memegang peran sentral untuk menerbitkan Surat Keterangan Kompetensi (SKK).

Namun, tidak semua orang wajib mengikutinya. Kamu butuh lulus UKP jika ingin berkarier sebagai Konsultan Pajak atau bertindak sebagai “Pihak Lain” (Kuasa Wajib Pajak bersertifikat SKT). Sebaliknya, kamu tidak butuh mengikuti UKP jika kamu merupakan keluarga inti Wajib Pajak (suami/istri, sedarah sedarajat ke-2), atau jika kamu adalah karyawan internal perusahaan yang hanya bertugas menandatangani Faktur Pajak, Bukti Potong, dan menyusun draf SPT melalui akses Coretax.

—
The implementation of PMK 44/2026 and PMK 55/2026 clarifies the rules regarding who has the right to become a Taxpayer Representative. In this new ecosystem, the Tax Competency Exam (UKP) organized by BPPK plays a central role in issuing the Certificate of Competency (SKK).

However, not everyone is required to take it. You need to pass the UKP if you want to pursue a career as a Tax Consultant or act as an “Other Party” (a Taxpayer Representative with an SKT certificate). Conversely, you do not need to take the UKP if you are an immediate family member of the Taxpayer (spouse, blood relative up to the 2nd degree), or if you are an internal company employee whose only duty is to sign Tax Invoices, Withholding Tax Slips, and draft Tax Returns via Coretax access.

26/10/2026

Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) kini jauh lebih praktis dan dapat dilakukan sepenuhnya secara online melalui sistem Coretax. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengurus permohonan ini. Mulai dari tahap pengecekan daftar utang pajak, pengisian detail layanan permohonan administrasi, pengunggahan dokumen lampiran, hingga penandatanganan surat permohonan secara digital menggunakan otorisasi passphrase, seluruh alurnya telah terintegrasi di dalam Portal Wajib Pajak. Transformasi layanan digital ini memastikan proses pengajuan PSA berjalan jauh lebih efisien, transparan, dan status perkembangannya dapat dipantau secara real-time melalui menu Kasus Saya di akun masing-masing.

Pelajari langkah-langkah teknisnya lebih lanjut dalam materi panduan resmi DJP tentang “Tata Cara Pengajuan Pengurangan & Penghapusan Sanksi Administrasi”, tulis “TPSA” di kolom komentar, agar Pajakku kirimkan langsung link file PDF-nya ke DM kamu.

—
Applying for the Reduction or Cancellation of Administrative Sanctions (PSA) is now much more practical and can be done entirely online through the Coretax system. Taxpayers no longer need to visit the Tax Office (KPP) in person to process this request. From checking the list of tax debts, filling out the administrative request details, and uploading supporting documents, to digitally signing the application letter using a passphrase authorization, the entire workflow is integrated within the Taxpayer Portal. This digital service transformation ensures the PSA application process runs much more efficiently, transparently, and its progress status can be monitored in real-time through the My Cases menu in your respective account.

23/10/2026

Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memicu diskursus tentang urgensi penetapan status Bencana Nasional. Keputusan ini membawa implikasi sistemik yang melampaui sekadar pelabelan administratif. Berdasarkan Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025, jumlah korban menjadi indikator tertinggi, mencakup penderita ISPA dan kelompok rentan yang kehilangan ruang hidup akibat kabut asap. Secara fiskal, penetapan ini mewajibkan refocusing APBN menjadi Dana Siap Pakai (DSP) untuk percepatan pengadaan logistik, yang menuntut pengawasan ketat BPKP untuk memastikan akuntabilitas.

Secara yuridis, status kedaruratan ini tidak menganulir asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam UU No. 32/2009, sehingga korporasi tidak dapat menjadikan Bencana Nasional sebagai dalih force majeure. Secara diplomatis, langkah ini membuka akses bantuan logistik ASEAN (AATHP) dan memungkinkan sinergi data dengan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) Singapura untuk menindak korporasi penyebab asap lintas batas.

—
The escalation of Forest and Land Fires (Karhutla) has triggered discourse on the urgency of declaring a National Disaster status. This decision carries systemic implications that go beyond mere administrative labeling. Based on Constitutional Court Decision No. 261/PUU-XXIII/2025, the number of victims is the highest indicator, encompassing those suffering from acute respiratory infections (ISPA) and vulnerable groups losing their living space due to the haze. Fiscally, this declaration mandates State Budget (APBN) refocusing into Ready-to-Use Funds (DSP) to accelerate logistics procurement, demanding strict BPKP oversight to ensure accountability.

Juridically, this emergency status does not annul the Strict Liability principle under Law No. 32/2009, meaning corporations cannot use a National Disaster as a force majeure excuse. Diplomatically, this step opens access to ASEAN logistical aid (AATHP) and enables data synergy with Singapore’s Transboundary Haze Pollution Act (THPA) to crack down on corporations causing transboundary haze.

23/10/2026

Lebih lanjut tentang pengurusan Izin Kuasa Hukum (IKH), langsung aja ketik "IKHKU" (tanpa spasi) di kolom komentar sekarang, agar Pajakku kirimkan ragam link lengkap yang berisi User Manual IKH Online, ragam format surat perlengkapan, hingga artikel FAQ resminya langsung ke DM kamu~

---
Bagi para praktisi yang ingin mendampingi atau mewakili klien di Pengadilan Pajak, Izin Kuasa Hukum (IKH) adalah syarat mutlak. Kabar baiknya, permohonan IKH kini 100% online dan GRATIS.

Mulai dari dokumen apa saja yang wajib disiapkan, ketentuan e-meterai, prosedur permohonan baru vs perpanjangan, hingga tips agar cepat diverifikasi, semuanya harus dilakukan dengan tepat.

Lalu, bagaimana alur lengkap dan apa saja syaratnya? Tonton video di atas sampai habis untuk panduan praktisnya~

Jangan lupa Save & Share ke rekan sejawat yang membutuhkan.

---
Want to apply for a Legal Counsel License (IKH) but confused about where to start? Type "REG IKH" in the comments now! Pajakku will send a complete link package containing the IKH Online User Manual, required document formats, and the official FAQ article straight to your DM!

For practitioners who want to assist or represent clients in the Tax Court, a Legal Counsel License (IKH) is an absolute requirement. The good news is, applying for an IKH is now 100% online and completely FREE.

From the required documents and e-stamp regulations, to the procedures for new applications versus renewals, and secret tips for quick verification, everything must be done accurately.

So, what is the exact process and what are the requirements? Watch the video above until the end for a practical guide!

Don't forget to Save & Share this with your colleagues who might need it.

Address

Jalan Kemanggisan Utama Raya No. J4
Jakarta
11480

Opening Hours

Monday	08:00 - 17:00
Tuesday	08:00 - 17:00
Wednesday	08:00 - 17:00
Thursday	08:00 - 17:00
Friday	08:00 - 17:00

Website

http://www.pajakku.com/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Pajakku posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.