Kode Billing

27/09/2023

Ditjen Pajak Luncurkan WA Bot Khusus UMKM, Ini nomornya

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, penyediaan layanan WA bot UMKM merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan.

02/03/2023

Ditjen Pajak dan Bea Cukai Diusulkan Dipisah dari Kemenkeu, Dilebur Jadi Lembaga Penerimaan Negara

Lembaga The PRAKARSA usul agar Ditjen Pajak dan Bea Cukai dipisah dari Kemenkeu, lalu dilebur jadi LPN yang langsung di bawah presiden.

01/09/2021

Penyidik DJP Tangkap Penggelap Pajak RP 153 Miliar di Bogor

30/03/2021

Imbauan untuk Segera Menyampaikan Laporan Realisasi Investasi atas Dividen atau Penghasilan Lain Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Segera laporkan realisasi investasi atas dividen dan penghasilan lain paling lambat 31 Maret 2021.

29/03/2021

DJP, Jampidsus, dan Bareskrim Sepakat Optimalkan Penerimaan Negara.

Jakarta, 29 Maret 2021 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jampidsus Kejagung RI) menandatangani perjanjian kerja sama tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (T...

30/12/2020

Pembayaran Pajak Pada Akhir Tahun 2020

Berkaitan pelayanan pembayaran pajak pada akhir tahun 2020 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bank/Pos Persepsi membuka loket layanan penerimaan negara pada 30 Desember 2020 minimal sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.

2. Pembayaran pajak melewati tanggal tersebut dapat dilakukan secara daring sampai 31 Desember 2020 pukul 24.00.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui masyarakat.

Berkaitan pelayanan pembayaran pajak pada akhir tahun 2020 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bank/Pos Persepsi membuka loket layanan penerimaan negara pada 30 Desember 2020 minimal sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. 2. Pembayaran pajak melewati tanggal tersebut dapat dilakukan....

18/12/2020

Klarifikasi DJP terkait Bea Meterai
18 Desember 2020

Sehubungan dengan beredarnya informasi di masyarakat bahwa mulai 1 Januari 2021 Bea Meterai dikenakan atas Trade Confirmation (TC) sebagai dokumen atas transaksi surat berharga (saham, obligasi dan lain-lain) tanpa ada batasan nilai, dengan ini disampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Saat ini DJP tengah menyusun peraturan pelaksanaan atas UU Bea Meterai yang baru (UU Nomor 10 Tahun 2020).

2. Pengenaan Bea Meterai akan dilakukan terhadap dokumen dengan mempertimbangkan batasan kewajaran nilai yang tercantum dalam dokumen dan memperhatikan kemampuan masyarakat.

3. Di samping itu, dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, dapat diberikan fasilitas pembebasan Bea Meterai.

4. DJP sedang berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dipahami sambil menunggu peraturan pelaksanaan UU Bea Meterai tersebut diterbitkan.

Direktur P2Humas DJP
Hestu Yoga Saksama

25/10/2020

Menolak Seruan Ramai-ramai Tidak Membayar Pajak

Pembangkangan sipil dengan ramai-ramai tidak membayar pajak merupakan seruan yang salah dan membahayakan Republik Indonesia.

Seruan ini mulanya diketengahkan oleh tokoh akademisi dan masyarakat karena menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Mengajak orang tidak bayar pajak, dapat menjerumuskan Republik Indonesia ke jurang kerusakan yang dalam. Mengingat p**a kepatuhan pajak Indonesia pada saat ini relatif masih rendah, maka hal tersebut hanya akan menguntungkan orang yang selama ini tidak patuh membayar pajak atau para pengemplang pajak.

Apalagi di tengah pandemi saat ini, penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk menutupi anggaran dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang membutuhkan anggaran senilai Rp695,2 T untuk tahun 2020 ini.

Penolakan membayar pajak hanya akan memperlebar defisit fiskal dan semakin menekan perekonomian nasional, disamping menimbulkan risiko besar dari sisi kesehatan masyarakat karena tidak tertanganinya pandemi Covid-19 ini dengan baik dan cepat.

Padahal, untuk meringankan beban Wajib Pajak selama pandemi, pemerintah juga sudah banyak memberikan insentif dan fasilitas perpajakan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa gerak roda ekonomi tetap berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, masyarakat tentunya perlu menanggapinya dengan hati-hati karena membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara, siapapun pemerintahannya.

Konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945 dan amandemennya pun mengatur bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Pajak berkontribusi lebih dari 75% dari APBN. Bahkan, undang-undang telah menegaskan bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

Sejatinya, ini saatnya kita semua bahu membahu dan saling bergotong royong dengan cara membayar pajak untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dan kesehatan masyarakat.

https://pajak.go.id/id/artikel/menolak-seruan-ramai-ramai-tidak-membayar-pajak

14/06/2020

Era Normal Baru, DJP Tidak Main-Main |

12/06/2020

Layanan Perpajakan Tatap Muka Dibuka Kembali Tanggal 15 Juni 2020