Peluang Bisnis Investasi Properti

28/03/2024

26/08/2016

Ini Perizinan Membangun Rumah Rakyat yang Dihapus Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) resmi diumumkan Rabu (24/8/2016).

PKE ini diluncurkan untuk mendukung realisasi Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (24/8/2016).

Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan pembangunan perumahan.

Baca: Paket Kebijakan Ekonomi tentang Perumahan Rakyat Resmi Diumumkan

Adanya PKE XIII ini juga menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan menjadi 11 izin dan rekomendasi.

Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.

Adapun rinciannya untuk perizinan yang dihilangkan antara lain izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, dan persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja.

Kemudian rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.

Ada juga perizinan yang digabungkan meliputi proposal pengembang dan izin pemanfaatan tanah atau izin pemanfaatan ruang digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning.

Selain itu, perizinan yang dipercepat, antara lain Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer dari 15 hari menjadi 3 hari kerja, Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dari 90 hari menjadi 14 hari kerja, dan Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB dari 30 hari menjadi 3 hari kerja.

Percepatan izin juga diberikan untuk Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja, Pemecahan sertifikat atas nama pengembang dari 120 hari menjadi 5 hari kerja, dan (6) Pemecahan PBB atas nama konsumen dari 30 hari menjadi 3 hari kerja.

Pemerintah berharap adanya PKE baru ini dapat membuat pembangunan rumah untuk MBR lebih cepat terealisasi.

Pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR diprediksi akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70 persen.

Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan pembangunan

26/08/2016

Bidik Dana Repatriasi, Ciputra Lansir Proyek Terjangkau di CBD Kuningan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana repatriasi dari tax amnesty betul-betul dianggap seksi. Tidak saja oleh pengembang spesialis perumahan, juga spesialis properti komersial.

Satu di antaranya PT Ciputra Property Tbk (CTRP). Mereka membidik dana repatriasi dengan melansir produk baru yang sengaja dijadikan sebagai instrumen investasi.

Kendati belum bernama, CTRP memastikan proyek baru berupa dua menara apartemen tersebut pada akhir September 2016.

"Kami mengakomodasi karyawan-karyawan yang bekerja di central business district (CBD) Jakarta, sekaligus menyongsong tax amnesty bagi mereka yang ingin investasi properti," jelas Direktur CTRP Artadinata Djangkar kepada Kompas.com, Senin (8/8/2016).

Arta menjelaskan, karyawan yang bekerja di CBD Jakarta merupakan pembeli potensial sekaligus nyata (real). Permintaan riil akan hunian ini cukup kuat.

Karena itu, CTRP akan memasarkannya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga perdana apartemen-apartemen lainnya macam MyHome atau Raffles Residence di Ciputra World 1 Jakarta (CW1J), Kuningan, Jakarta Selatan.

Proyek baru di dalam area pengembangan CW2J Extension ini dirancang seluas total 36.000 meter persegi dan terbagi atas 700 unit.

Masing-masing unit dibuat seluas 25 meter persegi hingga 45 meter persegi dengan patokan harga mulai dari Rp 800 jutaan atau Rp 35 juta per meter persegi.

Apartemen berbentuk T ini diproyeksikan menelan gross development value (GDV) senilai Rp 1,4 triliun.

Kendati mulai mengubah orientasi segmen pasar, Arta optimistis, CTRP bisa meraup margin minimal 20 persen.

"Itu angka minimum. Karena lokasinya strategis, pertumbuhan harga akan lebih cepat dan lebih tinggi lagi," sebutnya.

Untuk sektor perkantoran, CTRP akan melansir menara perkantoran ketiga di area pengembangan Ciputra International di Jakarta Barat.

Dengan salebale gross area (SGA) seluas 20.000 meter persegi, CTRP sudah mendapat komitmen dari pembeli seluas 60 persen dengan nilai Rp 220 miliar.

Seluas 40 persen sisanya dipasarkan dengan angka Rp 36 juta per meter persegi atau Rp 600 jutaan untuk unit kantor seluas 24 meter persegi.

Perkantoran strata title dengan harga terjangkau ini, kata Arta, dibuat hanya untuk menyiasati permintaan baru yang berasal dari kalangan muda yang masuk bisnis dengan mendirikan start up company.

"Mereka perlu ruang kantor yang terjangkau dan tidak perlu besar, jadi kami kumpulkan office strata dengan harga Rp 600 jutaan," buka Arta.

Inovasi produk baru ini memungkinkan penghuni perkantoran untuk memanfaatkan ruang meeting, secara bersama.

"Minat pembeli besar. Kami akan merilisnya pekan ini," cetus Arta.

Proyek baru di dalam area pengembangan CW2J Extension ini dirancang seluas total 36.000 meter persegi dan terbagi atas 700 unit.

17/06/2015

Mungkinkah Harga Properti Turun Saat Ekonomi Tak Pasti?

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini, banyak yang berharap harga barang-barang konsumsi, seperti properti khususnya rumah, turun.
Mungkinkah hal itu terjadi?

Sebelumnya, para pengamat kerap mengatakan, harga properti tak akan pernah turun, meskipun dalam situasi krisis. Mereka meyakinkan, yang terjadi adalah pertumbuhan harga menipis. Sementara nilai propertinya selalu naik.

"Namun, melihat kondisi sekarang, penurunan atau koreksi harga benar terjadi. Terutama di pasar seken (sekunder)," ujar Prinsipal LI Realty, Ali Hanafia kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2015).

Ali kemudian mencontohkan, harga rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dua tahun lalu sekitar Rp 60 juta per meter persegi. Awal 2015 tiba-tiba melesat jadi Rp 135 juta per meter persegi. Karena transaksi di pasar seken sepi, harganya pun terkoreksi menjadi sekitar Rp 80 juta per meter persegi.

Harga setinggi Rp 135 juta per meter persegi, dianggap Ali sudah tidak normal. Dia pun mempertanyakan siapa yang mau membeli? Terlebih dalam situasi krisis seperti saat ini. Investor sekalipun yang fulusnya banyak, justru memilih sikap menunggu hingga harga jatuh.

Karena itu, imbuh Ali, harga rumah di Menteng sekarang terkoreksi menjadi hanya sekitar Rp 80 juta per meter persegi atau kembali kepada keadaan normal. Itu pun masih susah menjualnya.

Demikian halnya di Kelapa Gading. Per akhir 2014, harga sudah tembus Rp 70 juta per meter persegi. Sekarang transaksi berkurang, dan harga terkoreksi menjadi hanya Rp 40 juta-Rp 50 juta per meter persegi.
sumber: http://properti.kompas.com/

"Namun, melihat kondisi sekarang, penurunan atau koreksi harga benar terjadi. Terutama di pasar seken (sekunder)," ujar Prinsipal LI Realty, Ali Hanafia kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2015).

17/06/2015

Ekonomi Oleng, Bekasi Fajar Lirik Sektor Perhotelan

BEKASI, KOMPAS.com - Diliriknya sektor perhotelan oleh PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, bukan tanpa pemicu. Yoshihiro Kobi, sebagai pemuncak perseroan, sudah mencium gejala perlambatan ekonomi sejak akhir tahun lalu.

Menurutnya, isyarat perlambatan tersebut terlihat dari sepinya pembelian lahan kawasan industri di MM2100, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, sebagai portofolio andalan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.

"Saya mengakui, lesunya ekonomi yang terjadi sejak kuartal terakhir 2014 berdampak signifikan terhadap industri. Ada banyak perusahaan yang sebelumnya tertarik berekspansi kemudian menundanya," tutur Kobi, kepada Kompas.com, usai seremoni peletakan batu pertama pembangunan Enso Hotel, Senin (15/6/2015).

Sebaliknya, lanjut Kobi, sektor perhotelan justru menawarkan investasi yang menarik. Pasalnya, kebutuhan demikian tinggi sementara pasokan hotel representatif sangat terbatas. Terutama hotel yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang sebagian besar merupakan ekspatriat Jepang dan middle level manager domestik yang bekerja di kawasan industri MM2100.

"Jumlah ekspatriat dari Jepang yang dominan seiring jumlah perusahaan yang beroperasi di MM2100 sebanyak 34 persen dari total 174 perusahaan," ungkap Kobi.

Mempertimbangkan angka potensial ini, perseroan pun menangkapnya sebagai kans yang menjanjikan untuk digarap. Mereka kemudian memulai pengembangan Enso Hotel. Ini merupakan fasilitas akomodasi yang didedikasikan bagi pelancong bisnis (business traveler).

"Enso Hotel fokus pada pengalaman tidur yang berbeda, kesegaran, dan koneksi internet bebas hambatan. Kami juga melengkapinya dengan ruang multifungsi, restoran, bar, dan sarana rekreasi," tutur Kobi.

Dengan tawaran kualitas servis (layanan), dan fitur-fitur menarik tersebut, perseroan pun mematok tarif sekitar Rp 700.000 per malam. Kobi mengklaim, hotel dengan fasilitas dan kualitas yang dimiliki Enso Hotel belum pernah ada sebelumnya.

Dengan jumlah kamar 193 unit dan tarif sebesar itu, Bekasi Fajar pun berani menargetkan pendapatan berkelanjutan (recurring income) senilai 3 juta dollar AS (Rp 40 miliar) hingga 4 juta dollar AS (Rp 54 miliar) dalam satu tahun pertama operasi.

Hotel ini dijadwalkan beroperasi pada semester kedua tahun 2016, dengan dana konstruksi sekitar 10 juta dollar AS atau ekuivalen dengan Rp 133 miliar.
sumber: http://properti.kompas.com/

Diliriknya sektor perhotelan oleh PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, bukan tanpa pemicu. Yoshihiro Kobi, sebagai pemuncak perseroan, sudah mencium gejala perlambatan ekonomi sejak akhir tahun lalu.

19/05/2015

LTV diperlonggar, Angin Segar Bagi Emiten Properti

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melonggarkan batas minimum uang muka alias loan to value (LTV) pembiayaan pembelian properti di bank syariah. Mulya E. Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pengaturan Perbankan OJK, mengatakan, aturan minimum uang muka alias down payment di kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan kendaraan bermotor (KKB) di bank syariah akan lebih longgar ketimbang kewajiban minimum LTV di bank konvensional.
OJK ingin memacu pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Pada KPR, rencana OJK ini hanya berlaku kredit rumah pertama dan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Sedangkan, uang muka rumah kedua dan selanjutnya masih berlaku sesuai aturan lama.

Meski masih belum pasti kapan waktu penerapannya, para analis menilai kebijakan ini masih bisa menjadi angin segar bagi industri properti domestik. "Aturan pelonggaran LTV ini akan berdampak positif," ungkap Analis BNI Securities Thendra Crisnanda.
Maklum, salah satu faktor yang menekan industri properti adalah kebijakan LTV yang dirilis pada 2012-2013. Saat itu, muncul aturan pembatasan uang muka sebesar 30% untuk rumah pertama dan 40% untuk rumah kedua.
Efek yang timbul, kredit properti melambat dan pendapatan prapenjualan atau marketing sales emiten properti cenderung stagnan. Masih akan melambat Natalia Sutanto, Analis Indo Premier Securities dalam riset 9 April 2015 menyebutkan dua tahun terakhir marketing sales perusahaan properti cenderung stagnan.
Pertama, ini karena pelaksanaan kebijakan LTV di kuartal III-2014. Kedua, ada Pemilu sehingga penjualan di semester I-2014 melambat. Para analis berharap dengan pelonggaran LTV kredit properti bisa meningkatkan permintaan properti dalam negeri ke depannya.

Tahun ini, Natalia berharap, perusahan properti dapat membukukan pertumbuhan marketing sales 15% year on year menjadi Rp 43,9 triliun. Thendra menambahkan, perusahaan properti yang akan merasakan dampak dari kebijakan ini adalah yang mempunyai fokus di proyek perumahan dan apartemen. "Seperti PT Bumi Serpong Damai TBk (BSDE), PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA)," kata dia kepada KONTAN akhir pekan lalu.
Sementara Analis Bahana Securities Robin Sutanto berpendapat, kebijakan ini justru tak berdampak signifikan. Kebijakan ini tampaknya akan berlaku pada rumah tipe menengah dan kecil. Yakni dengan luas bangunan di bawah 70 m². Robin memprediksi, perusahaan yang akan merasakan efek positif adalah PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) dan BSDE. "Sebab keduanya banyak memiliki proyek rumah dengan luas bangunan di bawah 70 m²," tutur dia.

Meski begitu, tahun ini industri properti masih akan melambat. Ini karena pertumbuhan ekonomi domestik yang di bawah perkiraan, realisasi proyek infrastruktur pemerintah yang terlambat dan regulasi pemerintah. Salah satunya regulasi tersebut adalah rencana Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) rumah mewah.
"Walaupun penerapannya mundur dari April 2015, kebijakan tersebut membuat para pembeli mengambil sikap wait and see sehingga menekan penjualan," ujar Robin. Selain itu, baik Robin dan Thendra berharap, di tahun ini Bank Indonesia dapat menurunkan tingkat suku bunga 25 basis poin (bps). Sehingga, dapat menggenjot penjualan properti.
Dengan kondisi tersebut para analis menilai, pengembang properti yang bisa bertahan adalah pengembang yang memiliki porsi recuring income atau pendapatan berulang besar. Sebab, dapat membantu kinerja emiten properti. Para analis sepakat, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) memiliki porsi recuring income besar, yakni 48%-50%.
sumber: http://investasi.kontan.co.id/Sinar Putri S.Utami

24/04/2015

2017, Jawa Timur Punya Pelabuhan Khusus Industri

TEMPO.CO, Surabaya - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III tengah merancang pelabuhan khusus industri yang dinamai Java Integrated Industrial And Port Estate (JIIPE).

Menurut Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, proyek yang menyatukan wilayah pelabuhan dengan kawasan industri itu memerlukan dana Rp 14,25 triliun. "Pembangunannya dimulai pada 2014 hingga 2017," kata dia dalam workshop "Masyarakat Transportasi Indonesia" di Surabaya, Selasa, 9 April 2013.

JIIPE menempati lahan seluas 3.000 hektare di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pelabuhan ini berdekatan dengan kawasan industri yang dikelola PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Terminal ini memiliki daya tampung curah kering 57.067 ton untuk komoditas non-makanan, kargo internasional sebanyak 1.278.519 ton, serta kargo domestik sebanyak 1.846.172 ton.

Djarwo mengatakan dalam jangka panjang Pelindo III akan menjadikan kawasan industri Gresik sebagai wilayah khusus karena didukung akses jalan, jalur rel, serta pelabuhan yang mengakomodasi kapal-kapal raksasa. Hal ini dimungkinkan lantaran kawasan JIIPE jauh dari permukiman sehingga lebih mudah dikembangkan. “Yang jelas, proyek ini mengurangi beban pelabuhan Tanjung Perak,” ujarnya.

Khusus untuk pembangunan JIIPE, Pelindo III akan merogoh dana internal, meminjam dari bank, serta menggandeng mitra investasi, PT AKR Corporindo.
sumber: http://www.tempo.co/

24/04/2015

Program Sejuta Rumah, 6 Peraturan Dirombak

JAKARTA. Pemerintah merombak banyak aturan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses rumah murah. Setidaknya, ada enam peraturan yang akan dirombak agar program tersebut sukses.
Aturan tersebut, salah satunya, Pasal 23 ayat 1 huruf I Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika sebelumnya ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut bupati/ walikota tidak diwajibkan untuk memberikan keringanan atau pengurangan retribusi IMB, rencananya itu akan diubah. Bupati atau walikota akan diwajibkan untuk memberikan keringanan dalam penarikan retribusi IMB.

Pemerintah juga akan merombak, Pasal 29 ayat 1 huruf I PP 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jika dalam pasal tersebut sebelumnya investasi langsung yang boleh dilaksanakan oleh BPJS Kejeragakerjaan dalam bentuj tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan hanya 5% dari jumlah investasi, ke depan porsi tersebut akan ditingkatkan menjadi 20%

Selain itu, Pasal 3 ayat 1 Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS. Jika sebelumnya, besaran pemotongan gaji PNS untuj pembiayaan rumah mencapai Rp 3.000 untuk golongan I, Rp 5.000 untuk golongan II, Rp 7.000 untuk golongan III dan Rp 10.000 untuk golongan IV, mendatang ketentuan tersebut akan diubah. Besaran iuran PNS untuk mendapatkan rumah diratakan menjadi 2,5% dari pendapatan.

Syarif Burhanuddin, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan bahwa revisi tersebut dilakukan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan rumah. "Pemerintah bisa bantu masyatarakat untuk dapat rumah itu dari regulasi, kekuatan pemerintah hanya diregulasi," kata Burhan di Jakarta Kamis (23/4).
Burhan mengatakan, revisi tersebut sedang dalam proses; ada yang sudah diajukan, ada yang selesai draft nya dan dikirim ke Sekretariat Negara dan ada juga yang akan dibahas di tingkat Menko Perekonomian. Pemerintah mulai tahun 2015 ini berencana akan menggencarkan program rumah murah untuk masyarakat.

Tahun ini, rencananya mereka dengan bekerjasama dengan berbagai pihak bertekad akan membangun rumah murah sebanyak satu juta unit. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengataan bahwa rumah yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Rencananya, program sejuta rumah murah yang juga ditujukan untuk mengurangi kekurangan angka pasokan rumah tersebut akan mulai dilaksanakan April ini.
sumber: http://nasional.kontan.co.id/Agus Triyono

23/04/2015

Harga Tanah dan Properti di Dua Kawasan Ini Bakal Meroket

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan yang sudah mapan dengan harga tanah dan properti sangat tinggi, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur punya peluang besar untuk tumbuh lebih pesat.

Member Broker Century 21 Indonesia, Ali Hanafia, memastikan hal tersebut terkait fenomena bisnis properti di Jakarta, kepada Kompas.com, Jumat (23/1/2015). Kondisi kedua kawasan tersebut dinilai Ali, under valued (di bawah harga pasar).

"Tanah di area premium Jakarta Timur yakni Pulo Gebang, contohnya, harganya masih berada di kisaran Rp 15 juta. Padahal, Pulo Gebang merupakan kawasan yang dijadikan sebagai Sentra Primer Baru Timur (SPBT)," kata Ali.

Di SPBT ini p**a telah dibangun terminal modern terpadu Pulo Gebang yang bisa diakses masyarakat dari seluruh Jakarta, dan kawasan perbatasan Bekasi. Selain itu, moda Transjakarta juga bisa melintasi kawasan ini. Pendek kata aksesibilitas dan infrastruktur Pulo Gebang sama memadainya dengan kawasan lain di Jakarta.

Megaproyek Sentra Timur Residences yang dikembangkan PT Bakrie Pangripta Loka berkolaborasi dengan Perum Perumnas, menurut Ali, ikut menciptakan geliat transaksi properti. Demikian halnya beberapa pengembangan apartemen dan pusat belanja lainnya di luar SPBT seperti Basura City, Cassablanca East Residences, Pulomas City, dan lain-lain.

Sedangkan di area premium Jakarta Barat, yakni Puri Indah, harga tanah dan properti masih berada pada level Rp 25 juta hingga Rp 30 juta per meter persegi. Padahal, dengan kelengkapan fasilitas umum, fasilitas sosial, serta kedekatannya dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, seharusnya nilai tanah dan propertinya bisa mencapai kisaran Rp 35 juta per meter persegi.

Beberapa megaproyek macam St Moritz Penthouse and Residences, Puri Indah CBD, dan Ciputra International, turut mendongkrak reputasi Jakarta Barat sebagai opsi investasi selanjutnya.

"Kedua kawasan tersebut punya potensi untuk tumbuh lebih pesat lagi. Saya prediksi kenaikan harganya bisa sampai 20 persen hingga 30 persen tahun ini, seiring banyaknya proyek properti, infrastruktur, dan fasilitas yang dibangun," papar Ali.

Dia menambahkan, selain pembangunan fisik, permintaan tanah dan properti di Jakarta Barat dan Timur juga terus menguat. Banyak pembeli yang berasal dari Jakarta Utara, jenuh dengan tempat tinggalnya dan relokasi ke Jakarta Barat.

"Selain itu, kita mengenal adanya siklus. Tahun ini giliran Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang akan menonjol dan jadi incaran investor," kata Ali.

Melambat
Sementara pergerakan harga tanah dan properti di ketiga kawasan lainnya justru semakin terbatas. Pasalnya, selain harganya sudah tinggi, sehingga potensi pertumbuhannya tipis, juga karena Jakarta Barat dan Jakarta Timur mulai mengejar ketinggalannya.

"Harga tanah dan properti di area premium Jakarta Utara yakni Kelapa Gading sudah mencapai posisi Rp 50 juta hingga Rp 80 juta per meter persegi. Sementara di Jakarta Selatan yakni Pondok Indah, Senopati, dan Brawijaya sudah bertengger di angka Rp 80 juta hingga Rp 120 juta per meter persegi," ujar Ali.

Dengan demikian, imbuh dia, potensi untuk naik harga lagi cenderung menipis. Pertumbuhan diperkirakan hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen. Ali kemudian mengacu kepada hasil transaksi yang dibukukannya pada awal Januari ini yang melambat dibanding periode yang sama tahun 2014 lalu.

"Transaksi tetap ada, namun volumenya tidak besar. Pasar masih melakukan penyesuaian dan juga momentum Imlek membuat konsumen menunda pembelian," tambah Ali.
sumber: http://kompas.com/Robertus

23/04/2015

PP Properti Bangun Rusunami Untuk Pekerja Industri

BOGOR. Perusahaan yang akan melantai di bursa, PT PP Properti melengkapi portofolio proyeknya dengan mendirikan rumah susun sederhana milik (rusunami) Gunung Putri Square di Bogor. Rencananya, PP Properti akan menggelar peletakan batu pertama proyek pada 29 April 2015.

Manajer Proyek Gunung Putri Square Ian Oktaviandi menjelaskan, proyeknya membidik kalangan pekerja kawasan industri di Gunung Putri. "Selain itu, kami juga mengincar investor pemula. Dengan modal Rp 200 juta saja sudah cukup untuk membeli unit di sini," jelas Ian di Bogor, Kamis (23/4).

Asal tahu saja, Gunung Putri merupakan kawasan industri yang dirintis oleh mantan Presiden Soeharto meski kini kalah pamor dengan Cileungsi. Salah satu pabrik terbesar yang beroperasi di sana adalah pabrik Mercedes-Benz. Menurut catatan PP Properti, saat ini ada 24.000 pekerja di Gunung Putri.

Gunung Putri Square sendiri terdiri dari dua menara yang merangkum 1.736 unit rusunami di atas lahan seluas 2,1 hektare (ha). Rusunami juga dilengkapi dengan fasilitas komersial kios, rumah toko (ruko), hingga pasar.

Sejak diluncurkan akhir 2014, saat ini sebanyak 83% unit Gunung Putri Square sudah laku terjual. Pembeli didominasi oleh investor sebanyak 75% dan sisanya pekerja di Gunung Putri. Sebanyak 70% pembeli juga memanfaatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Kalau tidak molor, Gunung Putri Square bisa dihuni mulai 2017. Adapun nilai investasinya sebesar Rp 173 miliar. "Pendanaan berasal dari modal sendiri dan pinjaman bank, tidak ada dana hasil initial public offering (IPO) yang akan dipakai untuk proyek ini," jelas Ian.

Sebagai catatan, Gunung Putri Square merupakan proyek pertama PP Properti yang ditujukan untuk kelas menengah. Namun proyek PP Properti lainnya lebih didominasi oleh proyek untuk kelas menengah atas. Misalnya, saat ini perusahaan sedang merampungkan proyek mixed-use Grand Kamala Lagoon di Jakarta dan Grand Sungkono Lagoon di Surabaya.

Anak usaha PT PP (Persero) Tbk itu akan mencatatkan saham perdananya pada 19 Mei 2015. Perusahaan berencana melepas 4,9 miliar saham atau setara dengan 35% saham.
sumber: http://industri.kontan.co.id/editor: Hendra Gunawan

23/04/2015

Jangan Investasi Ruko di Kawasan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk saat ini, membangun dan berinvestasi rumah toko (ruko) bukan keputusan bijak. Terlebih di lokasi-lokasi yang sudah mapan dengan harga jual tinggi. Pasalnya, potensi pertumbuhan harga sudah kian menipis, demikian p**a dengan aktivitas transaksi di pasar sekunder.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, mengutarakan hal tersebut terkait prospek bisnis properti tahun 2015 kepada Kompas.com, Senin (19/1/2015).

"Ruko di kawasan-kawasan favorit seperti Kelapa Gading (Jakarta Utara), Serpong (Tangerang Selatan), Puri Indah (Jakarta Barat), dan Pondok Indah (Jakarta Selatan) bakal mengalami stagnasi. Harganya sudah terlalu tinggi, rerata mencapai di atas Rp 2 miliar," tutur Panangian.

Kalau sudah terlalu tinggi, tambah dia, potensi pertumbuhan harganya jadi menipis. Sedikit peluang untuk menaikkan harga jual di atas sepuluh persen. Karena calon pembeli baik di pasar primer maupun sekunder akan berpikir ulang dan menyesuaikan kembali dengan bisnisnya.

"Apakah feasible membeli ruko seharga Rp 2 miliar, bahkan Rp 38 miliar kalau bisnisnya hanya salon kecantikan atau makanan. Kalau bisnisnya dealer mobil mewah masih masuk akal," tandas Panangian.

Dia melanjutkan, kalau harga ruko sudah menembus angka Rp 2 miliar ke atas, itu sudah tidak feasible. "Dan saya tegaskan tidak akan laku. Contohnya ruko di St Moritz Puri Indah, Lippo mengalami kesulitan menjualnya karena pasar tidak sanggup menyerapnya," terang Panangian.

Sebaliknya, ruko yang dibangun di kawasan perumahan baru berkembang punya prospek lebih cerah. Menurut Panangian, pada dasarnya ruko akan mengikuti arah pengembangan perumahan.

"Di mana perumahan dibangun, di situ pasti ada ruko. Nah, ruko-ruko yang menempel dengan perumahan barulah yang punya prospek cerah tahun ini," ujar Panangian.

Demikian halnya dengan rumah-rumah bandar (townhouse) di Kemang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan, akan mengalami nasib serupa yakni mandek dalam penjualan. Townhouse memiliki pesaing apartemen kelas atas baik strata maupun servis.

"Ekspatriat yang bekerja di koridor TB Simatupang, sudah mulai berpaling ke apartemen. Mereka mempertimbangkan faktor keamanan, privasi, dan praktis," pungkas dia.

Catatan Colliers International Indonesia menyebutkan tidak ada perubahan signifikan dalam tingkat serapan townhouse selama semester II 2014. Pasalnya para ekspatriat mulai diawasi secara ketat oleh pihak imigrasi dengan menerapkan batasan usia pekerja.

Permintaan, lajut Colliers, massih berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Itu pun mengalami perlambatan karena menunggu akselerasi pertumbuhan ekonomi kembali seperti semula.

Kendati melambat, namun harga sewa rumah bandar diperkirakan mengalami kenaikan sepuluh hingga 15 persen atau 300 dollar AS (Rp 3,7 juta)-400 dollar AS (Rp 5,01 juta) lebih tinggi dibanding 2014 lalu.

Contohnya, rumah dengan tiga kamar tidur di kawasan Kemang disewakan dengan harga 5.000 dollar AS atau Rp 62,7 juta hingga 15.000 dollar AS (Rp 188,2 juta) per unit.
sumber: http://properti.kompas.com/Hilda B Alexander

23/04/2015

KISARAN HARGA APARTEMEN PER METER PERSEGI DI DKI JAKARTA DAN SEKITAR NYA

Proyek property yang ditawarkan oleh properti papan atas, sudah lah pemandangan umum dan tidak mengherankan lagi saat melakukan penjualan perdana nya. Hanya dalam tempo beberapa jam, unit-unit yang ditawarkan langsung ludes atau tersisa hanya beberapa unit .

Menyadari “ barang dagangan nya” laris manis di pasaran, membuat para pengembang pun kreatif untuk trus melakukan pembangunan propertinya.

Tetapi ada 1 kendala yang dihadapi para developer saat melakukan ekspansi proyek-proyeknya jika dilakukan di kota besar. Yakni masalah keterbatasan lahan, kelangkaan lahan kosong. Kalau pun ada lahan kosong yang tersedia, maka harga lahan nya saja sudah sangat selangit harga nya, apalagi dengan dipicu nya kenaikan NJOP sampai 240 % yang diberlakukan pemerintah DKI Jakarta. Dikuatirkan, property yang dibangun dengan model rumah tapak, akan membuat harga yang sangat mahal, yang dikuatirkan tak terjangkau pembelian nya oleh konsumen.

Untuk menyiasati hal ini, maka para pengembang melakukan pembangunan property dengan model rumah vertikal, atau yang populer disebut dengan nama apartemen, atau kondominium.

Harga apartemen pun di bandrol dengan berbagai macam tipe, dan lagi-lagi sangat ditentukan oleh lokasi apartemen nya. Jika apartemen tersebut berada di kawasan CBD yang prestise, di tengah kota, tentu harga per meter nya akan berbeda jika ber lokasi di pinggiran kota.

Berikut kami coba paparkan range harga apartemen yang dibagi menurut 4 kelompok, yakni :

Kisaran Harga Apartemen di DKI Jakarta dan Sekitarnya Menurut Kelompok nya

KELOMPOK KISARAN HARGA / M2

1 Lower – Middle Rp 10 juta s/d Rp 15 juta

2 Middle Rp 20 juta an

3 Upper Rp 30 jutaan

4 High End Rp 35 jutaan s/d 40 juta an

sumber: http://simprorealty.co.id/