Tk,AL-AMIN

02/02/2018

liputan6.com
Dioptimalkan 10 jam yang lalu
Lihat yang asliSegarkan
Jumlah Barang Impor yang Diawasi Turun Belum Bikin Jokowi Puas
Oleh Septian Deny pada 31 Jan 2018, 16:00 WIB
Kinerja Ekspor dan Impor RI
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana menurunkan jumlah barang impor yang diawasi secara ketat dan masuk kategori larangan terbatas (lartas). Jumlah barang yang diturunkan dari 5.229 harmonized system (HS) code menjadi 2.256 HS code.

Namun jumlah penurunan barang tersebut belum membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) puas. Menurut dia, harusnya jumlah barang yang dikeluarkan dari kategori lartas bisa lebih banyak lagi.

"Saya sudah sampaikan kepada Menko Ekonomi Pak Darmin, saya minta yang namanya larangan terbatas, lartas itu dihilangkan, dikurangi. Tadi ketemu langsung datanya sudah berapa? Dari 5.000 dipotong jadi 2.200. Saya bilang masih terlalu banyak 2.200 itu," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

BACA JUGA
Ini Paket Kebijakan Besar yang Bakal Dirilis Pemerintah pada 2018
Pekan Depan, Pemerintah Umumkan Penyederhanaan Ekspor Impor
Industri Kecil Bakal Dapat Kemudahan Impor Bahan Baku
Menurut Jokowi, tujuan dikuranginya jumlah barang yang masuk kategori lartas adalah untuk menjamin kepastian pasokan bahan baku impor yang menjadi kebutuhan sektor industri. Sebab, dengan adanya lartas ini membuat pasokan sejumlah bahan baku kebutuhan industri yang masih diimpor terhambat.

"Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan industri. Dilihat. Jangan sampai membuat regulasi yang justru industri teriak karena pasokannya terhambat, baik yang berurusan dengan gula, baik yang berurusan dengan bahan-bahan yang lainnya," kata dia.

Jokowi juga menyatakan dirinya tidak ingin adanya kebijakan lartas ini malah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Sebab, terhambatnya pasokan bahan baku industri akibat masuk dalam kategori lartas akan merugikan perekonomian nasional.

‎"Dipikir saya nggak tahu gunanya lartas itu apa? Untuk permainan apa? Ngerti semua saya. Hanya saya kadang masih diam kalau belum kebangetan. Tapi begitu sudah kebangetan, tahu sendiri," tandas dia.

1 of 2
Impor Barang Tertentu Dipermudah Mulai 1 Februari

Pemerintah akan menerbitkan kebijakan tata niaga guna mempercepat kegiatan ekspor-impor. Salah satu isinya adalah menggeser kegiatan pengawasan barang yang masuk ke Indonesia dari sebelumnya di wilayah kepabeanan (border) ke luar wilayah kepabeanan (postborder).

Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan, ‎dalam kebijakan tersebut, pemerintah telah memilah sejumlah jenis barang berdasarkan harmonized system (HS) code yang sebelumnya diawasi di wilayah kepabeanan menjadi di luar wilayah kepabeanan.

Menurut dia, selama ini dari 10.826 HS code yang ada, yang dikenakan larangan terbatas (lartas) atau diawasi secara ketat di wilayah kepabeanan ada sekitar 5.229 HS code atau 48,3 persenya. Rencananya, dengan kebijakan tata niaga tersebut, hanya 2.256 HS code atau 20,8 persen saja yang dilakukan pemeriksaan di wilayah kepabeanan.

"Dari 5.229 HS code diharapkan tinggal 20,8 persen atau 2.256 HS code yang ada di border," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Donny menyatakan, barang-barang yang tetap dilakukan pemeriksaan di wilayah kepabeanan merupakan barang-barang yang masuk kategori kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3L). Sebagai contoh, barang pangan yang tetap dilakukan pemeriksaan di wilayah border seperti beras, gula, dan garam.

Namun, dia masih enggan menjelaskan secara detail barang-barang yang pemeriksaannya digeser ke luar wilayah kepabeanan. Menurut dia, hal tersebut akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Terkait pola pergeseran ini, Bea Cukai terus memberikan dukungan di mana salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan pabean dan fisik berdasarkan risk management kami melakukan penelitian terkait tarif dan pabean untuk memastikan ketepatan," kata dia

Dengan kebijakan ini, impor barang-barang tertentu nantinya akan lebih mudah. Namun begitu, hal tersebut tidak akan mengurangi persyaratan yang harus dipenuhi importir ketika akan memasukkan barangnya ke wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari 2018.

"Pergeseran dari border ke postborder ini tidak menghilangkan persyaratan impor. Hanya yang melakukan pengawasan sebelumnya oleh Bea Cukai, kini dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, apakah BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan lain-lain," tandas dia.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

Liputan6.com
Liputan6.com
Follow

0:00

Play Video

Logo Player

Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi di BEI
607 Diputar0 Suka0 Komentar
Tag Terkait

Jokowi
Barang Impor
impor
0%
S**A
0%
LUCU
0%
KAGET
0%
SEDIH
0%
MARAH
Terkait
Komentar
0
Kredit
2

Pengamat: Jokowi Impor Beras dan Garam demi Jaga Inflasi

Harga Garam Konsumsi Masih Mahal di Pasaran

Cek Jumlah Beras yang Diimpor RI dalam 5 Tahun

Mentan: Dulu pada 1984 Kita Swasembada tapi Masih Ada Impor

Data Tak Akurat Bikin Harga Beras Naik
BERITA REKOMENDASI

6 Fakta Dampak Gerhana Bulan bagi Tubuh

Dibuat oleh Babi, Lukisan Ini Terjual Rp 56,7 Juta

Virus Kawasaki Diduga Melanda Surabaya, Satu Bayi Terjangkit

Kumpulan Meme Super Blue Blood Moon yang Mengocok Perut

Gerhana Bulan Total, Ini 6 Zodiak yang Paling Merasakan Dampaknya

Mulan Jameela Ungkap Hubungannya dengan Al, El dan Dul

Misteri Brankas Besar di Vila Zumi Zola

Cek, Ini 5 Zodiak yang Paling Sering Selingkuh

Kaesang Latah Bikin Meme Dilan 1990, Warganet Terpingkal-pingkal

10 Artis Ini Disebut Wanita Tercantik di Dunia
Masuk
Berita Utama
Terkini
Populer
Rekomendasi
Forum
News
Pilkada
Bisnis
ShowBiz
Bola
Foto
Video
Global
Tekno
Properti
Otomotif
Regional
Health
TV
Lifestyle
Citizen6
App Store
Play Store
Bintang
Bola
Klikdokter
Vidio
Lakupon
HT Club
Karir
Bukalapak
Rumah
Bobobobo
Oto
BBM
Home
Ekonomi

Polisi menangkap pelaku penganiayaan pimpinan Ponpes Al Hidayah Cicalengka, Bandung Jabar. Dari hasil pemeriksaan, ada sejumlah fakta.

02/02/2018

Harga Beras Masih Tinggi, Kementan Salahkan Distribusi
Oleh Septian Deny pada 22 Jan 2018, 17:45 WIB
Harga Beras Naik
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pada Januari ini telah memasuki masa panen padi. Bahkan hingga akhir bulan, produksi beras petani diperkirakan mencapai 2,8 juta ton.

Meski telah memasuki masa panen, namun harga beras di pasaran masih tinggi. Lantas apa alasannya?

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi mengatakan, sebagian kecil beras produksi petani sudah mulai masuk ke pasaran. Namun jumlahnya masih sedikit.‎

"Bulan ini sudah masuk, tapi belum banyak. Mungkin akhir Januari paling banyak," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/1/2018).

BACA JUGA
Kementan Klaim Januari-April RI Akan Surplus Beras, Ini Detailnya
Ibu Rumah Tangga Keluhkan Harga Beras yang Masih Tinggi
Jokowi Ingin Petani Jual Beras
Menurut dia, lambatnya proses masuknya beras petani ke pasaran karena setelah panen masih ada sejumlah tahap yang harus dilewati seperti proses pengeringan, penggilingan hingga distribusi.

"Panen itu kan ada proses pengeringan, penggilingan, distribusi. Jadi butuh waktu. Biasa semingguan, kalau itu langsung ke pasar. Kalau ada tukang menyimpan (menimbun), ya repot juga," kata dia.

Selain itu, lanjut Agung, komponen pembentuk harga beras di pasaran bukan hanya produksi, tetapi juga distribusi dan selera (preferensi) pasar. ‎

"Pembentuk harga bukan hanya dari produksi. Ini keliru. Kalau harga tinggi karena produksi rendah. Bukan begitu. Jadi pembentuk harga ada tiga, yaitu pertama, produksi. Kedua, distribusi. Kalau bisa diproduksi tapi distribusinya lambat, harga pasti naik. Dihambat atau terlambat karena cuaca, transportasi, macet, ombak besar. Dan ketiga, preferensi market, mereka bisa men-drive harga. Jadi tiga hal ini yang harus dipahami," jelas dia.

Agung menyatakan, dari sisi produksi sebenarnya tidak ada masalah. Namun yang justru perlu menjadi perhatian adalah soal proses distribusi.

‎"Jadi yang saya nilai jelek ini distribusinya, ini masih kurang lancar dan ini harus diperbaiki. Dari sisi produksi tidak masalah, tapi distribusinya ini yang tidak semudah yang dibayangkan. Yang dibayangkan panen kemudian langsung masuk ke pasar. Padahal ini kan butuh waktu," tandas dia.

Polisi menangkap pelaku penganiayaan pimpinan Ponpes Al Hidayah Cicalengka, Bandung Jabar. Dari hasil pemeriksaan, ada sejumlah fakta.

02/02/2018

Nih Bedanya Lonjakan Harga Sembako Era Jokowi dengan SBY
JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati membandingkan fenomena kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Enny, baru di era Jokowi -sapaan Joko Widodo- harga sembako bisa meroket jauh-jauh hari sebelum Ramadan.
Enny menuturkan, di era Orde Baru, harga sembako biasanya meroket sekitar sepekan sebelum lebaran. Sedangkan di era SBY, lonjakan harga sembako sudah terjadi sebulan sebelum Ramadan.
Namun, di era Jokowi justru lonjakan harga sembako datang lebih cepat. “Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, harga sembako melonjak naik satu tahun sebelum Ramadan datang,” katanya dalam diskusi bertema Monopoli dan Stabilitas Harga Jelang Ramadan di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (2/6).
Silakan baca: Tahu Kan, Kebijakan Pemerintah Sudah Makan Banyak Korban?
Enny pun mencibir fenomena itu. Ia menyebut lonjakan harga sembako saat Ramadan masih jauh merupakan kemajuan.
“Jadi, sudah mengalami kemajuan ekonomi kita ini. Era Pak Harto satu minggu menjelang lebaran, zamannya Pak SBY satu bulan menjelang Ramadan. Di masa Pak Jokowi ini maju satu tahun menjelang Ramadan harga sembako melonjak,” tuturnya.
Lebih lanjut Enny menagih janji Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mewujudkan swasembada pangan. Sebab, Amran sesaat setelah dilantik jadi menteri berjanji menggenjot produksi pertanian demi menggenjot swasembada pangan.
Namun, Enny tak melihat keseriusan Amran mewujudkan swasembada pangan. “Tapi setelah jadi menteri, malah mendorong impor pangan,” pungkasnya. (jp)

11/06/2017

Harga telur.

11/06/2017

11/06/2017

Tk,AL-AMIN di bulan puasa tetap seperti bulan-bulan biasa,
Siap mengantarkan barang2 orderan anda yang sudah anda order.

11/06/2017

Tk,AL-AMIN tetap konssisten di bulan ramadan.