18/12/2014
Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jumat (12/09/2014) menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013. Acara penganugerahan ini berlangsung di Gedung Dhanapala Kemeterian Keuangan Republik Indonesia Jakarta. Anugerah ini sebagai wujud pengakuan atas capaian tertinggi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Anugerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Chatib Basri, mewakili Presiden Republik Indonesia. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah sesuai dengan aturan yang ada. Mudahan-mudahan hal ini menjadi gambaran dan harapan bahwa Pemerintahan Kabupaten Majalengka semakin lebih bersih, transparan, dan akuntable dapat diwujudkan.
Hadir dalam penerimaan penghargaan tersebut, sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah Bapak Wakil Bupati Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi, M. M.Pd. Dr. H. Karna Sobahi, M. M.Pd mengatakan, keberhasilan Pemerintah kabupaten Majalengka menerima penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi, serta meraih predikat WTP dari BPK RI, merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan yang dicapai ini adalah sebuah motivasi bagi aparatur pemerintahan di kabupaten Majalengka untuk tetap mengedepankan pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih maksimal dan terarah. Predikat ini diharapkan mampu untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam waktu yang akan datang.
Selain kabupaten Majalengka, Menteri Keuangan Republik Indonesia turut memberikan penghargaan kepada 16 gubernur dan 35 kabupaten/kota. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, Para Gubernur, Bupati/Walikota, serta tamu undangan dari Departemen dan Lembaga Negara Non Departemen.