DPD PERBARINDO DKI JAYA DAN SEKITARNYA

11/04/2016

Untuk lebih memahami dan mengimplementasikan terhadap beberapa peraturan yang baru dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan khususnyatentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPR (POJK No. 4/POJK.03/2015) dan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR/BPRS (POJK No. 13/POJK.03/2015) serta melihat dampak dari peraturan yang dikeluarkan OJK bagi industri BPR/BPRS, maka DPD PERBARINDO DKI Jaya & Sekitarnya bekerjasama MediaBPR-PERBARINDO akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Dampak Penerapan GCG dan Manajemen Risiko bagi Industri BPR/BPRS” dalam rangka Rakerda DPD Perbarindo DKI, pada tanggal 14-15 April 2015 di hotel Mercure Ancol dilanjutkan dgn wisata bersama ke kepulauan seribu. Informasi lebih lanjut dpt mengubungi DPD Perbarindo DKI, Perbarindo Pusat dan Media BPR. Cc. Yayasan Perbarindo Jakarta

13/01/2016

Berita Duka Cita :

Telah kembali ke Rumah Bapa di Surga, Bp. B. WIDARYANTO. . Ketua DPD Perbarindo DKI periode 2011-2015 - hari Rabu 13 Jan 2016 jam 00.45 Wib. Saat ini Almarhum disemayamkan di Rumah Duka Harapan Kita & akan diberangkatkan ke Jogyakarta jam 22.00 Wib untuk dimakamkan di Jogyakarta.

Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kelapangan hati & kekuatan. Dan semoga Almarhum diterima sgala amal baiknya & diampuni dosa2nya.

10/12/2015

Baru terbit..

http://www.ojk.go.id/peraturan-ojk-nomor-13-pojk-03-2015-tentang-penerapan-manajemen-risiko-bagi-bank-perkreditan-rakyat

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat

30/05/2015

MUSDA XI DPD PERBARINDO DKI JAYA

30/05/2015

MUSDA XI DPD PERBARINDO DKI JAYA

30/05/2015

MUSDA XI DPD PERBARINDO JAKARTA

24/05/2015

03/05/2015

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada emiten dan perusahaan terbuka menjadi hal yang penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 mendatang. Penerapan ini termasuk kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri perbankan, meskipun masyarakat perbankan di ASEAN baru mulai pada tahun 2020.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, peran regulator agar penerapan GCG bisa berjalan dengan baik sangat dibutuhkan. Menurutnya, kesiapan menghadapi MEA merupakan sebuah momentum agar Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara kurang siap, bisa ditepis.

“Berita buruknya bahwa sering sekali di dalam hal yang menyangkut kesepakatan internasional termasuk di ASEAN, Indonesia selalu menjadi negara yang tidak siap. Saya khawatir Indonesia tidak siap mempersiapkan MEA 2015 walau sebetulnya bagi perbankan di 2020,” ujar Sigit dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (18/9).

OJK tengah menyusun roadmap GCG di Indonesia khusus emiten dan perusahaan terbuka.

03/05/2015

BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Penerapan Tata Kelola paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

d. penanganan benturan kepentingan;

e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;

f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

g. batas maksimum pemberian kredit;

h. rencana bisnis BPR;

i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola BPR

Pasal 2 dan 3
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4/POJK.03/2015
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Perbarindo Pusat Seputar OJK - Bank Perkreditan Rakyat

26/04/2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

http://www.ojk.go.id/banking-rule-id

Otoritas Jasa Keuangan

22/12/2014

Pertemuan Peserta Inhealth DPD Perbarindo DKI Jaya dengan Inhealth - 22 Desember 2014